Bojonegoro, 28 April 2026 – Buru Fakta News - Puluhan warga Desa Wedi, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, melakukan aksi penyegelan terhadap menara telekomunikasi (tower) yang berada di lingkungan mereka. Langkah ini diambil sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang menuntut kejelasan status legalitas, aspek keselamatan, serta komunikasi yang lebih intensif dari pihak pengelola.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi tersebut dilakukan oleh perwakilan warga dari RT 6, RT 9, dan RT 21. Warga mengaku bahwa langkah penyegelan ini merupakan jalan terakhir setelah upaya komunikasi yang dilakukan sejak awal April 2026 lalu tidak kunjung mendapatkan tanggapan memuaskan. Berbagai cara telah ditempuh, mulai dari musyawarah hingga penyampaian proposal, namun dinilai belum membuahkan hasil.
Salah satu perwakilan warga menjelaskan, infrastruktur tersebut telah berdiri selama belasan tahun. Ironisnya, selama kurun waktu tersebut warga merasa belum pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait aspek keselamatan, dampak lingkungan, maupun hak-hak masyarakat yang seharusnya diterima.
“Ini bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya mencari keadilan dan kejelasan.
Kami ingin ada penjelasan resmi mengenai keamanan dan tanggung jawab pengelola. Selain itu, terkait kompensasi atau dampak sosial, selama ini kami merasa tidak ada kejelasan,” ujarnya saat ditemui, Selasa (28/4).
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola tower maupun perusahaan penyedia jasa telekomunikasi terkait belum dapat dikonfirmasi terkait aksi penyegelan tersebut. Awak media masih berupaya menjaring keterangan resmi guna menyajikan informasi yang berimbang.
Sementara itu, pemerintah daerah melalui instansi terkait dikabarkan telah turun tangan untuk melakukan pendalaman masalah dan memfasilitasi dialog.
Berbagai pihak menilai, pendekatan musyawarah dan dialog terbuka menjadi kunci utama agar permasalahan ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gesekan yang berkepanjangan.
Pengamat pembangunan juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan infrastruktur yang berada di area permukiman.
Keterbukaan informasi dinilai penting tidak hanya untuk memenuhi aspek legalitas, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera menemukan titik terjaunya melalui musyawarah mufakat, sehingga keberadaan fasilitas umum tersebut tetap dapat berfungsi optimal namun tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kesejahteraan warga sekitar.
Catatan Redaksi:
Laporan berita ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan dan penguatan dari sumber terpercaya. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab maupun koreksi dari pihak pengelola tower atau instansi terkait demi menjaga objektivitas dan keberimbangan informasi.(Red)