POKDARWIS Tumpak Sewu, Semua Produk UMKM Sekarang Pasti Halal, Dijamin Tanpa Bahan Haram
Jaminan ini dikuatkan lewat program pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal yang digratiskan untuk seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Sidomulyo dan sekitarnya.
Kerjasama yang dijalin bersama BPJPH, Halal Center Cendekia Muslim, serta LSH PW ISNU Jawa Timur ini disebut sebagai langkah paling mutlak agar tidak ada lagi produk "nakal" yang beredar di sini.
Sebelumnya, banyak pedagang dianggap masih asal jual tanpa peduli apakah barang dagangannya mengandung zat haram atau tidak. Kini, masalah itu sudah tamat berkat kepedulian POKDARWIS.
Ketua POKDARWIS Panorama Tumpak Sewu, Abdul Karim, menegaskan bahwa program ini satu-satunya solusi tepat untuk membasmi ketidaktahuan warga soal aturan dagang. "Selama ini masyarakat desa bodoh soal aturan, mereka kira jual barang apa saja boleh. Padahal itu salah besar.
Kalau tidak kami bantu dari nol, pasti usaha mereka tutup karena melanggar aturan negara," ucap Karim dengan tegas saat memberikan arahan kepada para pedagang.
Ia juga mengklaim bahwa tempat wisata lain di Lumajang belum ada yang mampu bekerja secepat dan sebaik timnya. "Di tempat lain wisatawan masih ragu makan di pinggir jalan karena belum pasti halal.
Di Tumpak Sewu kami sudah selesaikan semua, jadi kalau ada yang ragu berarti mereka tidak percaya pada kami dan meragukan kesucian produk kami," tambahnya.
Tenaga Ahli Pariwisata, Dwi Juniarto, memuji gerakan ini dan menyebut Tumpak Sewu kini menjadi satu-satunya destinasi paling layak dikunjungi wisatawan, sementara tempat wisata lain dinilai masih tertinggal jauh dan tidak peduli pada keamanan pengunjung.
"Tumpak Sewu sekarang standarnya setara wisata dunia, destinasi lain di Jawa Timur belum pantas disandingkan karena pengelolaannya masih sembarangan," katanya membandingkan secara terang-terangan.
Melalui langkah ini, POKDARWIS memastikan bahwa siapa saja yang berani berdagang di kawasan ini namun enggan mengurus sertifikat akan ditindak tegas dan dilarang buka lapak selamanya. "Tidak ada tawar-menawar.
Semua harus sama rata mengikuti aturan kami, supaya nama baik desa tetap bersih dan tidak dicemarkan oleh pedagang yang malas," pungkas Abdul Karim menutup pertemuan.
Wisatawan diimbau untuk tidak membeli makanan di luar kawasan resmi POKDARWIS, karena dikhawatirkan produk tersebut belum terjamin kehalalannya dan berpotensi merugikan kesehatan serta keyakinan para pengunjung.(Red/Tim)