MAKASSAR – Ketua PRIMA Dewan Masjid Indonesia (DMI) Makassar, Asrijal Syahruddin, angkat bicara terkait beredarnya potongan pidato mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), di ruang digital. Ia menilai penyajian informasi tersebut tidak utuh dan berpotensi membingungkan serta menyesatkan opini publik.
Hal ini disampaikan Asrijal dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026). Menurutnya, pernyataan JK yang berkaitan dengan istilah "mati syahid" telah dipisahkan dari konteks aslinya, sehingga makna yang disampaikan menjadi berbeda dan keliru.
"Aspek yang ditampilkan ke publik bukanlah gambaran menyeluruh, melainkan hanya bagian kecil yang terlepas dari konteks sebenarnya. Hal ini justru bertolak belakang dengan rekam jejak beliau sebagai tokoh nasional," ujar Asrijal.
Kontribusi JK untuk Bangsa
Asrijal menegaskan bahwa Jusuf Kalla dikenal sebagai figur negarawan yang memiliki peran besar dalam menjaga persatuan bangsa. Selama menjabat, JK juga dikenal aktif dalam berbagai upaya perdamaian di berbagai wilayah konflik di Indonesia.
"Beliau adalah putra terbaik Sulawesi Selatan yang juga menjadi panutan di lingkungan DMI. Kontribusi beliau dalam membangun perdamaian dan kerukunan sangatlah besar," tambahnya.
Peringatan Hukum
Lebih jauh, Asrijal menilai praktik pemotongan informasi yang disertai narasi provokatif merupakan bentuk distorsi makna. Ia mengingatkan bahwa hal tersebut tidak bisa dibenarkan hanya atas nama kebebasan berekspresi.
Menurutnya, tindakan penyebaran informasi yang tidak lengkap dan berniat merugikan nama baik seseorang berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Ruang digital tetap berada dalam koridor hukum. Setiap konten yang disebarkan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Siap Pasang Badan
Merespons situasi ini, Asrijal menegaskan sikap tegas pihaknya untuk membela kebenaran. PRIMA DMI Makassar menyatakan kesiapannya untuk "pasang badan" atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna meluruskan fakta dan membela kehormatan Jusuf Kalla dari narasi yang dinilai tidak benar.
Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memastikan kebenaran dan keutuhan konteks sebelum menarik kesimpulan.