Dari sejumlah sumber di lingkungan Pemerintah Desa Guyangan, diperoleh informasi bahwa Sekdes Yeni Purwaningsih, S.E., disebut tidak menjalankan tugas pelayanan di kantor desa selama sekitar dua bulan. Kondisi itu, menurut sejumlah perangkat desa, berdampak pada kelancaran urusan administrasi pemerintahan desa.
Beberapa perangkat desa yang ditemui menyatakan nama Sekdes tidak tercatat dalam daftar kehadiran selama kurun waktu tersebut. Selain itu, beredar kabar bahwa yang bersangkutan pernah mengajukan surat pengunduran diri atau permohonan pensiun dini. Hal ini memicu pertanyaan warga mengenai status dan keberlangsungan tugas Sekdes.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Guyangan Aida Mustofa mengaku terkejut dengan pemberitaan yang berkembang. Ia juga membantah anggapan bahwa seluruh perangkat desa diblokir nomor komunikasinya oleh Sekdes.
Salah satu perangkat desa mengonfirmasi bahwa dalam periode tertentu Sekdes memang tidak terlihat melaksanakan tugas di kantor desa selama beberapa waktu. Namun, keterangan ini dinilai masih memerlukan penjelasan langsung dari pihak yang bersangkutan agar gambaran persoalan menjadi utuh.
Dalam upaya menjaga prinsip keberimbangan, awak media telah berusaha menghubungi Yeni Purwaningsih melalui pesan guna meminta tanggapan. Namun hingga berita ini disusun, belum ada balasan yang diterima.
Pada Kamis (2/7), awak media mendatangi Kantor Desa Guyangan secara langsung. Di lokasi, Sekdes terlihat sedang melayani warga. Saat dimintai keterangan, ia membantah tidak masuk kerja selama dua bulan dan membantah memblokir nomor perangkat desa lain.
“Ada apa, Mas? Saya setiap hari masuk dan saya tidak pernah memblokir nomor WhatsApp perangkat yang lain,” ujarnya singkat sambil melanjutkan pekerjaannya.
Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan sebagian perangkat desa sebelumnya. Perbedaan informasi ini menandakan masih ada hal yang perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi tertulis maupun konferensi pers dari Pemerintah Desa Guyangan terkait polemik kehadiran Sekdes, termasuk soal kabar surat pengunduran diri atau pensiun dini.
Media ini membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait, baik Sekdes maupun Pemerintah Desa Guyangan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau dan disajikan secara akurat, berimbang, serta bertanggung jawab.
( Redaksi )
© Buru Fakta News
Dilarang menyalin tanya izin redaksi.