JAKARTA — Penguatan ekonomi keluarga dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia maju. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, dengan jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wihaji menyampaikan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN memiliki tugas utama dalam pengendalian kependudukan serta pembangunan keluarga agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Menurut Wihaji, pembangunan bangsa perlu dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Karena itu, pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian bersama.
Wihaji juga menilai keberadaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk pedagang kaki lima, memiliki keterkaitan dengan penguatan ekonomi keluarga. Atas dasar itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah dengan organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Wihaji juga menyampaikan pandangannya mengenai perubahan kondisi sosial dan peradaban yang menuntut keluarga memiliki ketahanan yang semakin kuat. Menurutnya, ketahanan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut.
Ia berharap kerja sama dengan APKLI-P dapat diarahkan pada berbagai upaya yang mendukung terwujudnya keluarga yang tangguh, sejahtera dan bahagia.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap keberadaan pelaku ekonomi rakyat, khususnya pedagang kaki lima dan UMKM.
Ali Mahsun mengatakan, pelaku usaha rakyat memiliki peran dalam menopang perekonomian keluarga. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan program pemberdayaan yang tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga pendampingan agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, APKLI-P menyampaikan sejumlah agenda yang diharapkan dapat dikolaborasikan dengan Kemendukbangga/BKKBN. Salah satunya terkait rencana program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP) bagi PKL dan UMKM.
APKLI-P juga berharap Menteri Wihaji dapat memberikan pengarahan sekaligus menutup secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Asrama Haji Jakarta.
Ali Mahsun menambahkan, pihaknya berharap sinergi antara Kemendukbangga/BKKBN dan APKLI-P dapat terus dikembangkan, terutama dalam mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga serta menghadapi momentum bonus demografi Indonesia.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah jajaran APKLI-P, di antaranya Ketua Wanhatnas Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, Bendahara Umum Rien Mahkota Rosa, SH., Dewan Pakar Dr. Handini Wulan, serta sejumlah pengurus pusat APKLI-P.
Sementara dari Kemendukbangga/BKKBN, Mendukbangga/Kepala BKKBN RI Wihaji didampingi Staf Khusus M. Shoim Haris.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan membuka peluang kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi serta ketahanan keluarga.
(Red.)