BOJONEGORO // BuruFaktaNews.My.Id // Forum Jurnalis Televisi Bojonegoro (FJTB) menyampaikan kekecewaan mendalam terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sebagian kalangan, termasuk wartawan, sebagai kelompok "londo ireng". Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat berpidato dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026).
Ketua FJTB yang juga jurnalis Metro TV, Bambang Yulianto atau yang akrab disapa Eeng, menilai penggunaan istilah tersebut berpotensi mendiskreditkan profesi jurnalis serta merusak fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
"Metafora yang digunakan Bapak Presiden dinilai tidak tepat, karena dapat dimaknai sebagai tuduhan bahwa wartawan lebih membela kepentingan asing daripada kepentingan bangsa sendiri," ujar Eeng saat dikonfirmasi di Bojonegoro, Jumat (24/7/2026).
Ia menegaskan seluruh pemberitaan yang disajikan insan pers didasarkan pada fakta, kebenaran, dan kepentingan publik, bukan untuk memihak kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, liputan yang menyoroti berbagai persoalan maupun kekurangan program pemerintah justru merupakan bentuk kritik yang konstruktif demi perbaikan bersama.
"Sebaiknya Presiden melakukan introspeksi diri, bukan sibuk mencari kambing hitam. Daripada menyerang pembawa berita, lebih baik memperbaiki fakta yang dinilai kurang tepat—misalnya dengan membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program lainnya," tegasnya.
Eeng menambahkan, penyematan istilah "londo ireng" kepada wartawan adalah tuduhan yang tidak berdasar. Ia menyamakan pernyataan tersebut dengan komentar bernada merendahkan terhadap profesi pers yang pernah dilontarkan sebelumnya. Oleh karena itu, FJTB meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menarik pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers di Indonesia.
"Apa yang keliru jika wartawan memuat laporan terkait kebobrokan atau kekurangan program pemerintah di halaman utama? Itulah fungsi pers sebagai kontrol sosial yang dijamin undang-undang," tambahnya.
Ia juga mengingatkan peran strategis wartawan dalam sejarah bangsa, mulai dari menyebarluaskan semangat kemerdekaan hingga saat ini menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Sejarah kemerdekaan bangsa ini juga disebarkan oleh wartawan. Begitu pula berbagai program pemerintah yang positif dapat diketahui masyarakat luas melalui karya jurnalistik," ujarnya.
Diketahui, dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebut "londo ireng" sebagai sebutan bagi pihak-pihak yang dinilai lebih mengabdi kepada kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsa. Ia juga menyoroti sebagian media yang dinilainya lebih banyak menyoroti kekurangan seperti sekolah yang belum selesai dibangun, dibandingkan menyampaikan capaian pembangunan puluhan ribu sekolah yang telah dilaksanakan pemerintah.
Pernyataan ini pun memicu beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, yang menilai kritik serta pemberitaan kritis merupakan hak sekaligus kewajiban pers dalam sistem demokrasi.
Rilisan ini disusun berdasarkan prinsip akurasi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap fakta sesuai Kode Etik Jurnalistik.