JAWA BARAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mewacanakan pemeriksaan urine bagi seluruh siswa SMA dan SMK sebagai langkah deteksi dini terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Wacana tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri ekspose pengungkapan kasus begal di Mapolres Subang, Senin (10/8/2026).
Gagasan pemeriksaan urine itu muncul setelah terungkapnya kasus begal yang melibatkan dua pelaku yang disebut telah mengonsumsi obat terlarang sejak masih duduk di bangku kelas XI SMK.
Menurut Dedi, pemeriksaan sejak usia sekolah diperlukan untuk mengetahui lebih awal kemungkinan adanya pelajar yang telah terpapar atau mengalami ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan siswa yang membutuhkan penanganan, pemerintah akan mengarahkan yang bersangkutan untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan.
Dedi menilai langkah pencegahan perlu dilakukan sebelum penyalahgunaan obat berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Ia mengaitkan penyalahgunaan obat pada usia sekolah dengan potensi munculnya persoalan sosial maupun tindak kriminal apabila tidak ditangani sejak dini.
Selain lingkungan sekolah, pengawasan di tingkat masyarakat juga dinilai perlu diperkuat. Pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa didorong turut mengawasi lingkungan masing-masing, termasuk lokasi yang dicurigai menjadi tempat peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras.
Menurut Dedi, upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah maupun aparat penegak hukum. Pemerintah desa dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan remaja.
Masyarakat diminta tidak mengabaikan apabila menemukan indikasi peredaran obat terlarang di lingkungan sekitar. Informasi yang diperoleh dapat disampaikan kepada pihak berwenang agar dilakukan pemeriksaan dan penanganan sesuai ketentuan.
Wacana tes urine bagi pelajar tersebut masih merupakan gagasan kebijakan dan belum dapat disebut sebagai kebijakan yang telah diterapkan kepada seluruh siswa SMA dan SMK di Jawa Barat.
Jika nantinya direalisasikan, pelaksanaan pemeriksaan perlu disertai mekanisme yang jelas, perlindungan data pribadi siswa, pendampingan yang tepat, serta penanganan yang mengutamakan kepentingan dan masa depan anak.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada deteksi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi bagi pelajar yang membutuhkan.
(Red.)